14
Jun

Aspek Hukum Upaya Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Negara Berkembang Dalam Kerangka Konvensi Perubahan Iklim (5)

6. Kelebihan dan Kekurangan Masing-masing Pilihan Untuk memutuskan diantara berbagai pilihan-pilihan tersebut yang akan digunakan maka harus dilakukan analisa terlebih dahulu dengan kriteria tertentu. Analisa dapat dilakukan diantaranya dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi serta kemungkin langkah-langkah yang harus diambil untuk merealisasikannya (lihat tabel 2). Analisa yang ada dalam tabel 2 hanyalah salah [...]

14
Jun

Aspek Hukum Upaya Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Negara Berkembang Dalam Kerangka Konvensi Perubahan Iklim (4)

C. Pilihan Mekanisme Dalam Kerangka Konvensi Perubahan Iklim Berikut ini akan akan diuraikan beberapa mekanisme yang ada berdasarkan Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto, untuk mengidentifikasi kemungkinan dilaksanakannya pemberian insentif bagi negara berkembang dalam rangka mencegah deforestasi. 1. Mekanisme Aktivitas yang Dilaksanakan Bersama (Activities Implemented Jointly/AIJ) Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan konvensi, terutama yang berkaitan dengan [...]

14
Jun

Aspek Hukum Upaya Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Negara Berkembang Dalam Kerangka Konvensi Perubahan Iklim (3)

C. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional Yang Relevan 1. Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle) Prinsip kehati-hatian (the precautionary principle) lahir sebagai solusi atas ketidakpastian ilmu pengetahuan dalam memprakirakan dampak lingkungan sementara para pengambil kebijakan harus membuat suatu keputusan. Menurut Steven Yearley, setidaknya ada 4 macam ketidakpastian ilmu yang berkaitan dengan masalah lingkungan, yaitu: (1) ketidakpastian pragmatis, (2) [...]

14
Jan

Membangun Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Responsif

Pengelolaan sampah yang baik tidak terlepas dari kebutuhan adanya kelembagaan yang responsif yang mampu menjawab tantangan permasalahan pengelolaan sampah di daerah. Pada dasarnya, pengelolaan sampah dan kebersihan adalah tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota. Namun demikian, bukan berarti pemerintah propinsi lepas tangan begitu saja atas permasalahan pengelolaan sampah. Pemerintah propinsi berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada [...]

11
Dec

Pemetaan Kebutuhan Badan Publik Terhadap Informasi yang Dikelola oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

Cecep Aminudin ; Nursyarifah Rasyid ; Yustisia Rahman; Haratua D.P. Purba Indonesian Center for Environmental Law (ICEL, 2010) “…. delay in legal proceedings represents a significant obstacle to the achievement of justice.”[1] Indonesia memiliki contoh nyata di mana keterlambatan dalam proses penegakan hukum akibat keterlambatan informasi telah menjadi penghambat dalam menciptakan keadilan bagi warganya. Data [...]

11
Dec

Peranan Hukum dalam Pengaturan Nano Teknologi di Indonesia

Andreas Pramudianto, Cecep Aminudin, Mohammad Mova Al-Alghani Riset Unggulan Universitas Indonesia (RUUI, 2010) IUCN (1991; 64) menjelaskan tentang peranan hukum dalam perlindungan lingkungan sebagai berikut: (1). Memberi efek kepada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam mendukung konsep pembangunan berkelanjutan; (2). Sebagai sarana penaatan melalui penerapan aneka sanksi; (3). Memberi panduan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang dapat ditempuh [...]

11
Dec

ASEAN Biodiversity Congress